WIN Media, Jakarta, 16/3/2026 – Entering mid-March 2026, the public has been stirred by the rampant new scam mode impersonating government “Study Quota Assistance.” The perpetrators capitalize on the new school year moment and the public’s need for internet access for online learning by sending chain messages via WhatsApp, SMS, and social media offering free quota assistance.
The Ministry of Communication and Digital Affairs (Komdigi) has issued an official warning regarding this scam. The public is urged to be wary of suspicious links requesting personal data such as Population Identification Number (NIK), Family Card number (KK), and bank account numbers, with the lure of study quotas worth tens to hundreds of gigabytes.
Harry Yulianto, an Educational Technology observer from STIE YPUP Makassar, explains that this scam mode exploits the psychological vulnerability of the public, especially parents and students who still need internet access for learning. “Cybercriminals understand momentum very well. They know that the need for educational internet quota is still high. With the lure of free assistance, public vigilance can drop drastically,” he said.
Harry identifies several characteristic features of this scam mode:
First, fake links (phishing). Victims receive messages containing links leading to fake websites mimicking official government pages. “That site will ask for personal data. Once the data is entered, the perpetrator can use it for various digital crimes, including breaking into bank accounts,” Harry explained.
Second, the lure of large quotas. Offers of free quota with fantastic amounts, for example 100GB to 200GB, should be suspected. “The government never provides that much quota for free. Quota assistance programs are usually measured and go through official channels like schools or universities,” he added.
Third, asking for administrative fees. Some modes even ask victims to transfer a sum of money as an administrative or verification fee. “This is clearly a scam. Government assistance never asks for transfer fees,” Harry emphasized.
Fourth, using informal language. Scam messages usually use non-standard language, lots of exclamation marks, and often contain spelling errors.
Purnama Dhedhy Styawan, a Public Policy Expert in Jakarta, highlights the regulatory and consumer protection aspects in this case. “The government must be responsive not only by issuing appeals but also by taking firm action against perpetrators. Coordination between the Ministry of Komdigi, the Police, and Bank Indonesia needs to be strengthened to block scammer accounts and fake sites,” he said.
Dhedhy also criticizes the weak digital literacy in some parts of society. “Scams like this keep recurring because our digital literacy is still uneven. The public needs massive education on how to recognize safe links, characteristics of official sites, and the importance of protecting personal data,” he explained.
He gave an example: official government sites always use the .go.id domain, not .com or .xyz. “The public must be observant. If the link leads to a foreign domain, especially if it asks for personal data, it should be suspected,” Dhedhy added.
Here are safe tips to avoid study quota scams:
- Ignore unofficial messages. Never click on links from unknown sources.
- Verify information. Check directly on the official Komdigi Ministry website or local education office.
- Keep personal data confidential. Never give your NIK, KK, account number, PIN, or OTP to anyone.
- Report. If you receive a suspicious message, immediately report it to the authorities.
“Education is key. The more informed the public, the harder it is for scammers to thrive,” Dhedhy concluded.
Hati-Hati! Modus Penipuan ‘Bantuan Kuota Belajar’ Marak
WIN Media, Jakarta, 16/3/2026 – Memasuki pertengahan Maret 2026, masyarakat dihebohkan dengan maraknya modus penipuan baru yang mengatasnamakan “Bantuan Kuota Belajar” dari pemerintah. Para pelaku memanfaatkan momen tahun ajaran baru dan kebutuhan masyarakat akan akses internet untuk pembelajaran daring dengan mengirimkan pesan berantai melalui WhatsApp, SMS, maupun media sosial yang menawarkan bantuan kuota gratis.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah mengeluarkan peringatan resmi terkait penipuan ini. Masyarakat diminta waspada terhadap tautan mencurigakan yang meminta data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), hingga nomor rekening bank dengan iming-iming kuota belajar senilai puluhan hingga ratusan gigabyte.
Harry Yulianto, Pemerhati Teknologi Pendidikan dari STIE YPUP Makassar, menjelaskan bahwa modus penipuan ini memanfaatkan celah psikologis masyarakat, terutama orang tua dan pelajar yang masih membutuhkan akses internet untuk pembelajaran. “Penjahat siber sangat paham momentum. Mereka tahu bahwa kebutuhan kuota internet untuk pendidikan masih tinggi. Dengan iming-iming bantuan gratis, kewaspadaan masyarakat bisa turun drastis,” ujarnya.
Harry mengidentifikasi beberapa ciri khas modus penipuan ini:
Pertama, tautan palsu (phishing). Korban akan menerima pesan berisi tautan yang mengarahkan ke situs web palsu yang menyerupai laman resmi pemerintah. “Situs itu akan meminta data pribadi. Begitu data dimasukkan, pelaku bisa menggunakannya untuk berbagai kejahatan digital, termasuk membobol rekening bank,” jelas Harry.
Kedua, iming-iming kuota besar. Penawaran kuota gratis dengan jumlah fantastis, misalnya 100GB hingga 200GB, harus dicurigai. “Pemerintah tidak pernah memberikan kuota sebesar itu secara cuma-cuma. Program bantuan kuota biasanya terukur dan melalui jalur resmi seperti sekolah atau kampus,” tambahnya.
Ketiga, meminta biaya administrasi. Beberapa modus bahkan meminta korban mentransfer sejumlah uang sebagai biaya administrasi atau verifikasi. “Ini jelas penipuan. Bantuan pemerintah tidak pernah meminta biaya transfer,” tegas Harry.
Keempat, menggunakan bahasa tidak resmi. Pesan penipuan biasanya menggunakan bahasa yang tidak baku, banyak tanda seru, dan sering kali terdapat kesalahan ejaan.
Purnama Dhedhy Styawan, Pakar Kebijakan Publik di Jakarta, menyoroti aspek regulasi dan perlindungan konsumen dalam kasus ini. “Pemerintah harus responsif tidak hanya dengan mengeluarkan imbauan, tetapi juga menindak tegas pelaku. Koordinasi antara Kementerian Komdigi, Kepolisian, dan Bank Indonesia perlu diperkuat untuk memblokir rekening penipu dan situs palsu,” ujarnya.
Dhedhy juga mengkritik lemahnya literasi digital di sebagian masyarakat. “Penipuan seperti ini terus berulang karena literasi digital kita masih timpang. Masyarakat perlu diedukasi secara masif tentang cara mengenali tautan aman, ciri situs resmi, dan pentingnya menjaga data pribadi,” jelasnya.
Ia mencontohkan, situs resmi pemerintah selalu menggunakan domain .go.id, bukan .com atau .xyz. “Masyarakat harus jeli. Jika tautan mengarah ke domain asing, apalagi minta data pribadi, patut dicurigai,” tambah Dhedhy.
Berikut tips aman agar terhindar dari penipuan kuota belajar:
- Abaikan pesan tidak resmi. Jangan pernah mengklik tautan dari sumber tidak dikenal.
- Verifikasi informasi. Cek langsung ke situs resmi Kementerian Komdigi atau dinas pendidikan setempat.
- Jaga kerahasiaan data pribadi. Jangan pernah memberikan NIK, KK, nomor rekening, PIN, atau OTP kepada siapa pun.
- Laporkan. Jika menerima pesan mencurigakan, segera laporkan ke pihak berwenang.
“Edukasi adalah kunci. Semakin paham masyarakat, semakin sulit penipu berkembang biak,” pungkas Dhedhy.