WIN Media, Makassar, 18/1/2026 – The evolution of academic fraud has reached a new and worrying chapter. If the phenomenon of using ChatGPT to compose final projects was previously a concern, this practice has now evolved into ordering more structured and comprehensive “professional ghostwriting” services. These “ghostwriters” do not only offer full thesis or dissertation writing but also complete packages including fake consultation sessions, Turnitin checks, and even ghostwriting for journal publications—marking a serious escalation in violations of academic integrity at the highest level.
This development is evident from the proliferation of disguised advertisements on platforms like Telegram, Instagram, and student forums with codes such as “Statistical data processing + analysis service” or “Premium thesis guidance until graduation”. These services are far more expensive and complex than merely utilizing AI, with prices reaching tens of millions of rupiah depending on complexity and deadline.
“This is the industrialization of fraud. Students used to cheat or plagiarize partially. Then it leveled up to AI use. Now, they can buy a ‘test-ready’ final product complete with fake consultation logs. This shows a shift from the desire to ‘aid the process’ to ‘avoiding the process’ altogether,” explained Yakub., Chair of the Academic Ethics Commission at a university.
Thesis supervisor, Prof. Anton, admitted it is increasingly difficult to distinguish original work from “custom orders”. “They are clever. The thesis is not plagiarized because it’s custom-made, the methodology appears valid, but when examined deeply during the defense, the student does not understand the underlying theory. Just a few critical questions and it unravels. Ironically, some cases even end up in academic tribunals,” he said.
This phenomenon is driven by pressure to graduate on time, high campus administrative burdens, and an instrumental view of degrees. “The motives vary. Some are due to panic attacks, fear of not graduating. But there are also those who simply want a quick degree to apply for jobs or get a promotion. The degree is seen as a commodity, not a learning achievement,” said Maya Puspitasari, an educational psychologist.
However, the long-term impact is highly destructive. Besides damaging the ecosystem of academic trust, this practice produces graduates with fake competencies who will enter various strategic sectors. “Imagine a ‘engineering graduate’ whose thesis was bought by someone else designing bridges, or a ‘management master’s graduate’ whose thesis was ghostwritten becoming a public policy consultant. This endangers society,” emphasized Yakub.
Experts call for a multi-party approach to address this escalation. At the campus level, a more sophisticated detection system is needed that not only searches for text plagiarism but also inconsistencies between a student’s verbal abilities and the depth of their writing. Sanctions must be strengthened and include service providers. At a broader level, a paradigm shift is needed where final projects are seen as a substantive learning process, not merely an administrative hurdle to bypass.
When fraud has transformed from a tool to a commodified service, the defense of academic integrity must also be elevated from mere technical checks to comprehensive protection of the values of honesty and independent learning.
Dari ChatGPT ke “Joki Berjasa”: Eskalasi Kecurangan Akademik di Tingkat Tugas Akhir
WIN Media, Makassar, 18/1/2026 – Evolusi kecurangan akademik telah mencapai babak baru yang mengkhawatirkan. Jika sebelumnya fenomena penggunaan ChatGPT untuk menyusun tugas akhir menjadi perhatian, kini praktik tersebut telah berevolusi menjadi pemesanan layanan “joki berjasa” yang lebih terstruktur dan komprehensif. Para “joki” ini tidak hanya menawarkan pembuatan penuh skripsi atau tesis, tetapi juga paket lengkap termasuk bimbingan fiktif, turnitin check, dan bahkan ghostwriting untuk publikasi jurnal—menandai sebuah eskalasi serius dalam pelanggaran integritas akademik di level paling tinggi.
Perkembangan ini terlihat dari maraknya iklan-iklan terselubung di platform seperti Telegram, Instagram, dan forum mahasiswa dengan kode-kode seperti “Jasa olah data statistik + pembahasan” atau “Bimbingan skripsi premium sampai lulus”. Layanan ini jauh lebih mahal dan kompleks dibanding sekadar memanfaatkan AI, dengan tarif bisa mencapai puluhan juta rupiah tergantung kompleksitas dan deadline.
“Ini adalah industrialisasi kecurangan. Dulu mahasiswa mungkin menyontek atau plagiat parsial. Lalu naik level ke penggunaan AI. Sekarang, mereka bisa membeli produk akhir yang ‘siap uji’ lengkap dengan logbook bimbingan palsu. Ini menunjukkan pergeseran dari keinginan ‘membantu proses’ menjadi ‘menghindari proses’ sama sekali,” papar Yakub, Ketua Komisi Etik Akademik sebuah universitas.
Dosen pembimbing skripsi, Prof. Anton, mengaku semakin kesulitan membedakan karya asli dan “pesanan”. “Mereka pintar. Skripsinya tidak plagiat karena dibuat custom, metodologinya tampak valid, tapi ketika didalami di sidang, mahasiswanya tidak paham dasar teorinya. Pertanyaan kritis sedikit saja langsung terbongkar. Ironisnya, ada yang sampai sidang meja hijau karena ketahuan,” ujarnya.
Fenomena ini didorong oleh tekanan menyelesaikan studi tepat waktu, beban administratif kampus yang tinggi, dan pandangan instrumental terhadap gelar. “Motifnya beragam. Ada yang karena panic attack, takut tidak lulus-lulus. Tapi juga ada yang sekadar ingin cepat dapat gelar untuk melamar kerja atau menaikkan jabatan. Gelar dilihat sebagai barang komoditas, bukan capaian pembelajaran,” jelas Maya Puspitasari, psikolog pendidikan.
Namun, dampak jangka panjangnya sangat destruktif. Selain merusak ekosistem kepercayaan akademik, praktik ini menghasilkan lulusan berkompetensi palsu yang akan masuk ke berbagai sektor strategis. “Bayangkan seorang ‘sarjana teknik’ yang skripsinya dibeli orang lain mendesain jembatan, atau seorang ‘magister manajemen’ yang tesisnya dijoki menjadi konsultan kebijakan publik. Ini membahayakan masyarakat,” tegas Yakub.
Pakar menyerukan pendekatan multi-pihak untuk mengatasi eskalasi ini. Di level kampus, perlu sistem deteksi lebih canggih yang tidak hanya mencari plagiarisme teks, tetapi juga ketidaksesuaian antara kemampuan verbal mahasiswa dengan kedalaman tulisannya. Sanksi harus diperberat dan mencakup pihak penyedia jasa. Di level yang lebih luas, perlu perubahan paradigma bahwa tugas akhir adalah proses pembelajaran yang substantif, bukan sekadar hambatan administratif untuk disingkirkan.
Ketika kecurangan telah berubah wujud dari alat bantu (tool) menjadi layanan komoditas (service), maka pertahanan integritas akademik pun harus ditingkatkan dari sekadar pemeriksaan teknis menjadi perlindungan menyeluruh terhadap nilai-nilai kejujuran dan kemandirian belajar.