WIN Media, Makassar, 22/1/2026 – Behind the rhetoric of academic integrity lies a booming black market: the business of publication services in internationally indexed Scopus journals. Driven by exceptionally high demand, this industry has evolved from a side activity into a systematic business with billions of rupiah in turnover, revealing economic motives as the primary driver behind the rampant practices eroding the credibility of science.
A WIN Media investigation reveals that the services offered are no longer just “proofreading” or “translation,” but comprehensive packages ranging from “grant to publication” (from research proposal to publication) to “data fabrication and publication.” The fees vary, starting from IDR 15 million for publication in Q3 or Q4 Scopus journals, to IDR 50 million or more for prestigious Q1 journals with high impact factors. For certain disciplines like medicine or engineering, the price can be even higher.
“The motive is clearly economic. This is a market response. On one hand, there is enormous demand from lecturers pressured by ‘publish or perish,’ doctoral students who must publish to graduate, to professionals needing points for promotion. On the other hand, we have writing expertise and connections to journal editors,” said Budi (not his real name), a publication service operator interviewed undercover.
Economic pressure on the client side is also a major driver. A young lecturer, Anita (not her real name), admitted to resorting to such services after two years of failing to publish independently. “I was retained as a lecturer on the condition of having a Scopus publication within three years. My base salary is not enough to live in a big city, let alone if my contract isn’t renewed. Investing IDR 25 million for one Scopus paper is considered more reasonable than losing my job,” she said softly.
This business has spawned its own economic ecosystem. It includes “journal hunters” who find gaps in predatory journals or those with loose review processes, ghostwriters with specific expertise, and “brokers” who connect clients with service providers. They exploit gaps in an academic system that chases publication quantity as the sole measure of performance and funding allocation.
“The economic incentives in universities are highly distorted. Research grant funds, performance allowances, even promotions and structural positions are often tied to the number of Scopus publications. This creates a perverse incentive where the main goal is no longer contributing to science, but producing an artifact called a ‘paper’ to be exchanged for money and position,” explained Prof. Anton Agus Setyawan, an economics expert.
The impact, according to Prof. Anton Agus Setyawan, is the commodification of knowledge, where science is no longer the goal but a commodity to be traded. This diverts resources from substantive research, damages the academic climate, and ultimately generates pseudo-economic growth in the higher education sector.
In response, some experts are calling for a total revision of the academic incentive system. “Publications must be assessed as part of a research impact chain, not just as an end product. Funding and promotions should be redirected to support a healthy research process, collaboration, and community service. As long as this economic chain is profitable, this black market will continue to thrive,” he concluded.
Pasar Gelap Pengetahuan: Motif Ekonomi di Balik Bisnis Jasa Publikasi Scopus yang Meroket
WIN Media, Makassar, 22/1/2026 – Di balik retorika integritas akademik, tersembunyi sebuah pasar gelap yang tengah meroket: bisnis jasa publikasi di jurnal internasional terindeks Scopus. Didorong oleh permintaan yang sangat tinggi, industri ini telah berevolusi dari aktivitas sampingan menjadi bisnis tersistematis dengan omset miliaran rupiah, mengungkapkan motif ekonomi sebagai penggerak utama di balik maraknya praktik yang menggerogoti kredibilitas ilmu pengetahuan.
Investigasi WIN Media mengungkap, layanan yang ditawarkan tidak lagi sekadar “proofreading” atau “translasi”, tetapi paket komprehensif mulai dari “grant to publication” (dari proposal penelitian hingga publikasi) hingga “data fabrication and publication”. Tarifnya bervariasi, mulai dari Rp 15 juta untuk publikasi di jurnal Q3 atau Q4 Scopus, hingga Rp 50 juta atau lebih untuk jurnal Q1 bergengsi dengan impact factor tinggi. Untuk disiplin ilmu tertentu seperti kedokteran atau teknik, harganya bisa lebih mahal.
“Motifnya jelas ekonomi. Ini adalah respon terhadap pasar. Di satu sisi ada permintaan sangat besar dari dosen yang tertekan ‘publish or perish’, mahasiswa doktoral yang harus publikasi untuk lulus, hingga profesional yang butuh poin untuk kenaikan jabatan. Di sisi lain, kami punya keahlian menulis dan jaringan ke editor jurnal,” ujar Budi (bukan nama sebenarnya), seorang operator jasa publikasi yang diwawancarai secara diam-diam.
Tekanan ekonomi di sisi klien juga menjadi pendorong utama. Seorang dosen muda, Anita (bukan nama sebenarnya), mengakui terpaksa menggunakan jasa setelah dua tahun gagal publikasi mandiri. “Saya dipertahankan sebagai dosen dengan syarat harus ada publikasi Scopus dalam tiga tahun. Gaji pokok tidak cukup untuk hidup di kota besar, apalagi kalau kontrak tidak diperpanjang. Investasi Rp 25 juta untuk satu paper Scopus dianggap lebih masuk akal daripada kehilangan pekerjaan,” katanya dengan suara lirih.
Bisnis ini telah melahirkan ekosistem ekonomi tersendiri. Di dalamnya terdapat “pemburu jurnal” (journal hunter) yang mencari celah di jurnal predator atau yang review process-nya longgar, ghostwriter dengan keahlian spesifik, hingga “makelar” (broker) yang menghubungkan klien dengan penyedia jasa. Mereka memanfaatkan celah dalam sistem akademik yang mengejar kuantitas publikasi sebagai satu-satunya tolak ukur kinerja dan alokasi dana.
“Insentif ekonomi di kampus sangat distorted. Dana hibah penelitian, tunjangan kinerja, bahkan kenaikan pangkat dan jabatan struktural sering dikaitkan dengan jumlah publikasi Scopus. Ini menciptakan perverse incentive di mana tujuan utama bukan lagi kontribusi ilmu, tetapi produksi artefak bernama ‘paper’ untuk ditukar dengan uang dan jabatan,” jelas Prof. Anton Agus Setyawan, pakar ekonomi.
Dampaknya, menurut Prof. Anton Agus Setyawan, adalah komodifikasi pengetahuan di mana ilmu bukan lagi tujuan, tetapi komoditas yang diperjualbelikan. Hal ini mengalihkan sumber daya dari penelitian substantif, merusak iklim akademik, dan pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semu di sektor pendidikan tinggi.
Menyikapi hal ini, beberapa pakar menyerukan revisi total sistem insentif akademik. “Publikasi harus dinilai sebagai bagian dari rantai dampak penelitian, bukan sekadar produk akhir. Dana dan promosi harus dialihkan untuk mendukung proses penelitian yang sehat, kolaborasi, dan pengabdian masyarakat. Selama mata rantai ekonomi ini menguntungkan, pasar gelap ini akan terus subur,” pungkasnya.