WIN Media, Jakarta, 11/2/2026 – In the discussion of digital transformation and cybersecurity issues in the Indonesian House of Representatives. WIN Media had the exclusive opportunity to interview Syamsu Rizal, a Member of House Commission I overseeing defense, foreign affairs, communication, and informatics, to discuss budget allocations and the government’s strategic priorities amid the acceleration of national digital transformation.
2026 must be a year of inclusive and secure acceleration.
“Our commitment in Commission I is to ensure that every rupiah of the budget for digital transformation is allocated with the right priority principles: building equitable digital infrastructure, strengthening cyber resilience, and improving the digital literacy of the community, especially in disadvantaged, frontier, and outermost (3T) regions,” emphasized Syamsu Rizal in his office at the Parliamentary Complex, Senayan, Jakarta.
Focus on Infrastructure and Cybersecurity
Syamsu Rizal explained that the government proposed a budget increase for the communication and informatics sector, with two main pillars:
- Completion and Optimization of Digital Infrastructure: “We are pushing for the acceleration of the Republic of Indonesia Satellite Project (SATRIA) 2 completion and the expansion of fiber optic and 5G networks. The budget is not only for building but also for ensuring operational sustainability and affordable access,” he stated.
- Strengthening Cybersecurity and Cyber Resilience: “Cyber threats are becoming more complex. We propose a significant budget increase for the National Cyber and Crypto Agency (BSSN), not only for government data protection but also for cybersecurity grant programs and training for MSMEs and vital sectors. The protection of public personal data is non-negotiable,” he added.
Inclusive and Sovereign Transformation
According to Syamsu Rizal, digital transformation must reduce the gap, not widen it. “We are closely overseeing the Digital Indonesia Vision (DIV) 2026 program. The budget’s impact must be directly visible: local data centers in Papua and Kalimantan, digital upskilling programs for one million teachers and health workers, and incentives for the domestic technology industry,” he elaborated.
He also stressed the importance of data and technology sovereignty. “We are reviewing fiscal incentives to attract investment in local cloud computing and electronic component manufacturing. Dependence on foreign services and devices is a long-term strategic vulnerability.”
Inclusive and Sovereign Transformation
Syamsu Rizal acknowledged that the biggest challenges are inter-ministerial/institutional coordination and effective budget absorption. “Commission I will conduct strict oversight, not only at the planning stage but also during implementation and evaluation. Every digital project must have measurable performance indicators, such as increased internet speed, reduced data breaches, or growth in the number of MSMEs upgrading digitally.”
He concluded the interview with a message to the public. “Digital transformation is the path towards Golden Indonesia 2045. The 2026 budget is a key instrument. The public has the right to know and oversee how state funds are used to build a strong, secure, and prosperous digital foundation for all people.”
Wawancara Eksklusif dengan Anggota Komisi 1 DPR RI, Syamsu Rizal: Transformasi Digital dan Anggaran 2026
WIN Media, Jakarta, 11/2/2026 – Dalam pembahasan isu transformasi digital dan keamanan siber di DPR RI. WIN Media berkesempatan mewawancarai secara eksklusif Syamsu Rizal, Anggota Komisi 1 DPR RI yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan informatika, untuk membahas alokasi anggaran dan prioritas strategis pemerintah di tengah percepatan transformasi digital nasional.
Tahun 2026 harus menjadi tahun akselerasi yang inklusif dan aman.
“Komitmen kami di Komisi 1 adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran untuk transformasi digital dialokasikan dengan prinsip prioritas yang tepat: membangun infrastruktur digital yang merata, memperkuat ketahanan siber, dan meningkatkan literasi digital masyarakat, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” tegas Syamsu Rizal di ruang kerjanya, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Fokus pada Infrastruktur dan Keamanan Siber
Syamsu Rizal memaparkan bahwa pemerintah mengusulkan peningkatan anggaran untuk sektor komunikasi dan informatika, dengan dua pilar utama:
- Penyelesaian dan Optimalisasi Infrastruktur Digital: “Kami mendorong percepatan penyelesaian Proyek Satelit Republik Indonesia (SATRIA) 2 dan perluasan jaringan fiber optic dan 5G. Anggaran tidak hanya untuk membangun, tetapi juga memastikan keberlanjutan operasional dan akses yang terjangkau,” ujarnya.
- Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber: “Ancaman siber semakin kompleks. Kami mengusulkan peningkatan anggaran yang signifikan untuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), tidak hanya untuk perlindungan data pemerintah, tetapi juga untuk program cybersecurity grant dan pelatihan bagi UMKM dan sektor vital. Perlindungan data pribadi masyarakat adalah harga mati,” tambahnya.
Transformasi yang Inklusif dan Berdaulat
Menurut Syamsu Rizal, transformasi digital harus mengurangi kesenjangan, bukan memperlebar. “Kami mengawal ketat program Digital Indonesia Vision (DIV) 2026. Anggaran harus terlihat dampaknya langsung: pusat data lokal di Papua dan Kalimantan, program upskilling digital untuk satu juta guru dan tenaga kesehatan, serta insentif untuk industri teknologi dalam negeri,” paparnya.
Ia juga menekankan pentingnya kedaulatan data dan teknologi. “Kami sedang mengkaji insentif fiskal untuk menarik investasi di bidang cloud computing lokal dan manufaktur komponen elektronik. Ketergantungan pada layanan dan perangkat asing adalah kerentanan strategis jangka panjang.”
Tantangan dan Pengawasan DPR
Syamsu Rizal mengakui tantangan terbesar adalah koordinasi antar kementerian/lembaga dan penyerapan anggaran yang efektif. “Komisi 1 akan melakukan pengawasan ketat, tidak hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga selama pelaksanaan dan evaluasi. Setiap proyek digital harus memiliki indikator kinerja yang terukur, seperti peningkatan kecepatan internet, penurunan kebocoran data, atau pertumbuhan jumlah UMKM yang naik kelas secara digital.”
Ia menutup wawancara dengan pesan kepada publik. “Transformasi digital adalah jalan menuju Indonesia Emas 2045. Anggaran 2026 adalah instrumen kunci. Masyarakat berhak mengetahui dan mengawasi bagaimana uang negara digunakan untuk membangun fondasi digital yang kuat, aman, dan memakmurkan seluruh rakyat.”