WIN Media, Makassar, 26/1/2026 – The Scopus publication scandal involving article “writing” services has raised complex, multi-layered ethical questions. No longer viewable as the fault of a single party, this integrity violation involves an interconnected chain of academic sins: from the buyer (lecturers/students), the seller (service provider/ghostwriter), to the party often seen as a passive victim—the journal publishers themselves. Experts are now questioning the responsibility and degree of culpability of each actor in damaging the research ecosystem.
The First Party: The Buyer (The Client)
As the frontline violator, the service buyer—usually a lecturer or postgraduate student—bears the most direct moral burden. Their motives, although often driven by systemic pressure (publish or perish), cannot fully absolve them of responsibility. “There is an element of deliberate fraud and misrepresentation. They present another’s work as their own, violating the basic principle of scientific honesty. This is an intellectual sin and a breach of the academic covenant of trust,” asserts Prof. Anton Agus Setyawan, a research ethics expert.
The Second Party: The Seller (The Service Provider)
The service provider or ghostwriter operates as both a catalyst and a predator in a sick system. They exploit vulnerabilities and offer instant solutions, but at the cost of undermining the foundations of knowledge. “They are players seeking economic gain from systemic failure. While appearing as ‘saviours’, they are essentially traders commercializing academic degrees and reputation,” says Harry Yulianto, a researcher. Their sin lies in deliberately facilitating fraud and commercially producing fake knowledge.
The Third Party: The Journal Publisher
This is the ethical layer most often overlooked. Many experts question the role of publishers, especially predatory or ‘junk’ journals that loosely accept articles for money (article processing charge/APC). Even reputable journals are deemed to have lax peer review.
“Publishers have a fiduciary responsibility as gatekeepers of knowledge. When the review process is so weak that hundreds of manufactured articles slip through, or when they publish in dubious ‘clone journals,’ they are also guilty of academic malpractice,” explains Prof. Anton Agus Setyawan, a former international journal reviewer. The publisher’s sin is negligence, excessive commercialization, and in some cases, knowingly profiting from academic despair.
Layered Impact and Collective Responsibility
These layered violations create a destructive domino effect: public trust in science declines, public policy risks being based on counterfeit research, and young researchers learn that cheating is the norm.
The solution, according to experts, must be collective and systemic. “We need intervention at all levels: strict sanctions for users, legal investigation for distributors, and audits and de-listing for negligent journal publishers. Furthermore, the incentive system on campuses must be totally reformed to stop idolizing mere publication quantity,” concludes Prof. Anton Agus Setyawan.
This scandal teaches that academic integrity is a collective construct. When one pillar is rotten, the entire structure collapses. Therefore, repentance and reform must come from all parties involved in the chain of knowledge production.
Pelanggaran Etika Berlapis: Menimbang Dosa Akademik Pembeli, Penjual, dan Penerbit Jurnal dalam Skandal Scopus
WIN Media, Makassar, 26/1/2026 – Skandal publikasi Scopus yang melibatkan jasa “pembuatan artikel” telah memunculkan pertanyaan etika yang kompleks dan berlapis. Tidak lagi dapat dilihat sebagai kesalahan satu pihak, pelanggaran integritas ini ternyata melibatkan mata rantai dosa akademik yang saling terkait: dari pembeli (dosen/mahasiswa), penjual (penyedia jasa/ghostwriter), hingga pihak yang sering dianggap sebagai korban pasif—penerbit jurnal itu sendiri. Para ahli kini mempertanyakan tanggung jawab dan tingkat kesalahan masing-masing aktor dalam merusak ekosistem penelitian.
Pihak Pertama: Pembeli (The Client)
Sebagai ujung tombak pelanggaran, pembeli jasa—biasanya dosen atau mahasiswa pascasarjana—menanggung beban moral paling langsung. Motif mereka, meski sering didasari tekanan sistemik (publish or perish), tidak dapat sepenuhnya membebaskan mereka dari tanggung jawab. “Ada unsur penipuan dan penyesatan yang disengaja. Mereka menyajikan karya orang lain sebagai miliknya, melanggar prinsip dasar kejujuran ilmiah. Ini adalah dosa intelektual dan pelanggaran kontrak kepercayaan akademik,” tegas Prof. Anton Agus Setyawan, pakar etika penelitian.
Pihak Kedua: Penjual (The Service Provider)
Penyedia jasa atau ghostwriter beroperasi sebagai katalisator dan predator dalam sistem yang sakit. Mereka mengeksploitasi kerentanan dan menawarkan solusi instan, namun dengan imbalan merusak fondasi pengetahuan. “Mereka adalah pemain yang mencari keuntungan ekonomi dari kegagalan sistem. Meski tampak sebagai ‘penyelamat’, mereka sebenarnya adalah pedagang yang mengomersialisasikan gelar dan reputasi akademik,” ujar Harry Yulianto, peneliti. Dosa mereka terletak pada sengaja memfasilitasi penipuan dan memproduksi pengetahuan palsu secara komersial.
Pihak Ketiga: Penerbit Jurnal (The Journal Publisher)
Inilah lapisan etika yang paling sering luput dari sorotan. Banyak pakar mempertanyakan peran penerbit, terutama jurnal predator atau jurnal ‘limbah’ (junk journals) yang dengan longgar menerima artikel demi uang (article processing charge/APC). Bahkan jurnal bereputasi pun dinilai kurang ketat dalam peer review.
“Penerbit memiliki tanggung jawab fidusia sebagai penjaga gerbang ilmu pengetahuan. Ketika proses review begitu lemah sehingga ratusan artikel pabrikan bisa lolos, atau ketika mereka menerbitkan di jurnal ‘bayangan’ (clone journals) yang tidak jelas, mereka turut bersalah atas malpraktek akademik,” papar Prof. Anton Agus Setyawan, mantan reviewer jurnal internasional. Dosa penerbit adalah kelalaian (negligence), komersialisasi berlebihan, dan dalam beberapa kasus, kesengajaan memutar mata uang dari keputusasaan akademisi.
Dampak Berlapis dan Tanggung Jawab Kolektif
Pelanggaran berlapis ini menciptakan dampak domino yang merusak: kepercayaan publik pada sains menurun, kebijakan publik berisiko didasarkan pada penelitian aspal, dan generasi peneliti muda belajar bahwa kecurangan adalah norma.
Solusinya, menurut para ahli, haruslah kolektif dan sistemik. “Kita perlu intervensi di semua level: sanksi tegas bagi pengguna, penyidikan hukum bagi pengedar, dan audit serta de-listing bagi penerbit jurnal yang lalai. Selain itu, sistem insentif di kampus harus direformasi total agar tidak lagi memuja kuantitas publikasi semata,” pungkas Prof. Anton Agus Setyawan.
Skandal ini mengajarkan bahwa integritas akademik adalah bangunan kolektif. Ketika satu pilar bobrok, seluruh struktur akan runtuh. Oleh karena itu, pertobatan dan perbaikan harus datang dari semua pihak yang terlibat dalam rantai produksi ilmu pengetahuan.