WIN Media, Makassar, 23/1/2026 – The increasingly rigid “publish or perish” culture in higher education environments is suspected to be the root cause of the proliferation of “Scopus hunter” services targeting lecturers. Systematic pressure to publish scientific articles in reputable international journals, linked to everything from promotions and performance allowances to the renewal of employment contracts, has created conditions that push some lecturers to seek “shortcuts” through paid writing and publication services.
Stringent regulations from various universities require lecturers, especially non-civil servant or junior lecturers, to produce Scopus publications within a specific period—usually 2-3 years—as a primary condition for contract renewal or promotion. This burden is often not balanced with adequate support in the form of research funding, dedicated research time, or intensive writing training.
“The situation is truly a dilemma. On one hand, we are faced with administrative demands to chase publication numbers. On the other hand, teaching 12-16 credits per semester, supervising dozens of students, and handling campus bureaucratic duties leave very little energy and time for conducting quality research and writing peacefully,” revealed Kunto, a lecturer in Yogyakarta who describes himself as “caught in a vice.”
This phenomenon is exploited by publication service businesses offering instant solutions. They not only offer services to “expedite publication” but also complete packages of “research from scratch to publication in Scopus” at prices that can reach IDR 50-100 million per article, depending on the target journal.
A source working as a ghostwriter for a publication service, Kris (not his real name), admitted that his main clients are actually lecturers. “They usually come with tight deadlines because their performance evaluation period or contract renewal is about to end. They say, ‘it’s better to pay a high price than to lose my job’. This is a business thriving because of systemic pressure,” he said.
Senior academics view this situation as a systemic failure in higher education human resource management Prof. Anton Agus Setyawan, stated, “When institutions only treat Scopus as the sole currency to measure a lecturer’s value, and disregard other contributions like inspirational teaching or community service, what occurs is a distortion of motivation. Lecturers will focus on ‘hunting for credit points,’ not on ‘creating knowledge’.”
The impact, besides damaging a healthy academic climate, also potentially yields shallow innovation and knowledge. Publications that are forced or purchased often do not arise from a process of deep and sustained research.
The solution proposed by experts is to reform lecturer performance assessment policies to be more holistic and equitable. “There needs to be a balanced assessment of the lecturer’s trio of duties: research, teaching, and community service. Furthermore, campuses must provide adequate research grants, reduce administrative burdens, and provide mentors for junior lecturers to build their capacity for honest research and writing,” concluded Prof. Anton Agus Setyawan.
Terjepit “Publish or Perish”: Tekanan Kampus yang Melahirkan Maraknya Jasa “Pemburu Scopus” di Kalangan Dosen
WIN Media, Makassar, 23/1/2026 – Kultur “publish or perish” (terbitkan atau mati) yang kian mengeras di lingkungan perguruan tinggi diduga menjadi akar penyebab utama maraknya jasa “pemburu Scopus” yang menyasar para dosen. Tekanan sistematis untuk mempublikasi artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi, yang dikaitkan dengan segala hal mulai dari kenaikan pangkat, tunjangan kinerja, hingga kelangsungan kontrak kerja, telah menciptakan kondisi yang mendorong sebagian dosen mencari “jalan pintas” melalui jasa penulisan dan publikasi berbayar.
Aturan yang ketat dari berbagai universitas mewajibkan dosen, terutama yang berstatus non-PNS atau dosen muda, untuk menghasilkan publikasi Scopus dalam periode waktu tertentu—biasanya 2-3 tahun—sebagai syarat utama untuk memperpanjang kontrak atau naik jabatan. Beban ini sering kali tidak diimbangi dengan dukungan memadai berupa pendanaan penelitian, waktu luang untuk riset, atau pelatihan penulisan yang intensif.
“Kondisinya sangat dilematis. Di satu sisi, kami dihadapkan pada tuntutan administratif untuk mengejar angka publikasi. Di sisi lain, mengajar 12-16 SKS per semester, membimbing puluhan mahasiswa, dan mengerjakan tugas birokrasi kampus menyisakan energi dan waktu yang sangat minim untuk melakukan riset yang berkualitas dan menulis dengan tenang,” ungkap Kunto, dosen di Yogyakarta yang menyebut dirinya “terjepit”.
Fenomena ini dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis jasa publikasi yang menawarkan solusi instan. Mereka tidak hanya menawarkan jasa “mempercepat publikasi” tetapi juga paket lengkap “penelitian dari nol hingga terbit di Scopus” dengan harga yang bisa mencapai Rp 50-100 juta per artikel, tergantung target jurnal.
Seorang narasumber yang berprofesi sebagai ghostwriter untuk jasa publikasi, Kris (bukan nama sebenarnya), mengaku klien utamanya justru para dosen. “Mereka biasanya datang dengan deadline yang mepet karena masa evaluasi kinerja atau perpanjangan kontrak akan segera berakhir. Mereka bilang, ‘lebih baik bayar mahal daripada kehilangan pekerjaan’. Ini bisnis yang tumbuh subur karena tekanan sistem,” tuturnya.
Akademisi senior menilai situasi ini sebagai kegagalan sistemik dalam pengelolaan sumber daya manusia pendidikan tinggi. Prof. Anton Agus Setyawan, menyatakan, “Ketika institusi hanya menjadikan Scopus sebagai satu-satunya currency untuk mengukur nilai seorang dosen, dan mengabaikan kontribusi lain seperti pengajaran yang inspiratif atau pengabdian masyarakat, maka yang terjadi adalah distorsi motivasi. Dosen akan berfokus pada ‘pemburuankredit poin’, bukan pada ‘pembuatan ilmu’.”
Dampaknya, selain merusak iklim akademik yang sehat, juga berpotensi menghasilkan inovasi dan ilmu pengetahuan yang dangkal. Publikasi yang dipaksakan atau dibeli sering kali tidak lahir dari proses penelitian mendalam dan berkelanjutan.
Solusi yang diajukan para pakar adalah melakukan reformasi kebijakan penilaian kinerja dosen yang lebih holistik dan berkeadilan. “Perlu ada penilaian yang seimbang antara trio tugas dosen: penelitian, pengajaran, dan pengabdian. Selain itu, kampus harus memberikan grant riset yang memadai, mengurangi beban administrasi, dan menyediakan mentor bagi dosen muda untuk membangun kapasitas meneliti dan menulisnya secara jujur,” pungkas Prof. Anton Agus Setyawan.